Berita

Menguak Teka-Teki Tanah Sengketa Labuan Bajo-Sisi Tilik Dokumen Tanah Edisi #5

Ada Apa dengan Kejaksaan Tinggi NTT?

Pertanyaan ini, mengikuti alur dokumen-dokumen tanah yang tersedia, merupakan pertanyaan yang penuh dengan asumsi. Asumsi pertama adalah Kejaksaan Negeri Labuan Bajo sudah tidak mampu mengatasi masalah ini sehingga diperlukan instansi yang lebih tinggi untuk menyelesaikannya. Sementara itu, persoalan kasus tanah di Karanga(n) Toroh Lemma Batu Kallo, sesuai locus kasus, merupakan domain Kejaksaan Negeri Labuan Bajo. Sekilas pintas, karena kasus substansialnya adalah soal kepemilikan tanah yang belum pasti antara Haji Adam Djudje dengan dokumen tanah tahun 1990 dan Pemda Manggarai dengan proses permintaan hingga pengukuran tahun 1997, maka jenis perkaranya adalah perdata. Harus dipastikan secara hukum, tentu melalui proses peradilan, bahwa tanah itu memiliki pemilik yang sah.

Baca juga : Menguak Teka-Teki Tanah Sengketa Labuan Bajo-Sisi Tilik Dokumen Tanah

Apa yang diusahakan oleh Pemda Manggarai Barat terkait proses untuk mendapatkan kembali tanah di Karanga(n) Toroh Lemma Batu Kallo adalah bagian dari tanggung jawabnya atas belum tuntasnya kepengurusan tanah ini. Bahkan dari tahun 2015 hingga tahun 2020, pihak Pemda Manggarai Barat masih berjuang agar tanah dimaksud disertifikasi menjadi asset daerah. Pada tahun 2020, dalam rencana sudah dianggarkan untuk menggugat Badan Pertanahan Nasional Kantor Labuan Bajo karena tak kunjung mengeluarkan sertifikat atas tanah itu. Namun karena pandemi Covid-19 usaha itu belum berhasil dilakukan.

Baca juga : Menguak Teka-Teki Tanah Sengketa Labuan Bajo-Sisi Tilik Dokumen Tanah (2)

Asumsi kedua, Kejati belum betul meneliti persoalan ini secara mendalam dan sangat tergesa-gesa. Sungguh mencengangkan bahwa Kejati NTT menetapkan persoalan ini dalam bingkai tindak pidana korupsi dan menetapkan Agustinus Ch. Dula bersama tersangka lainnya sebagai pelaku yang menjual asset daerah atau Negara. Tak tanggung-tanggung Kejati menghitung kerugian Negara sebesar Rp. 3 triliun. Angka yang fantastis dengan hitungan harga tanah per meter per segi Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Harga tanah yang sangat mahal tak terperikan untuk tanah ukuran Labuan Bajo.

Sebagai putusan yang tergesa-gesa, masih ada kemungkinan yang belum dilihat sebagai persoalan utama dalam kasus ini, hal mana akan saya jelaskan pada bagian akhir tulisan ini.

Asumsi ketiga, Kejati melakukan kriminalisasi terhadap Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula. Hal ini didasari oleh dokumen tertulis tentang proses pengurusan tanah ini, mulai dari Bupati Gaspar hingga Bupati Anton. Bupati Anton, jikalau karena tidak menyelesaikan proses pengurusan tanah ini hingga tuntas dianggap lalai, mestinya juga dinyatakan sebagai tersangka. Pun pejabat-pejabat Pemda Manggarai yang pada masa itu ikut bertanggung jawab dalam masalah ini. Sebagian dari mereka masih hidup. Nyatanya tidak demikian. Hanya Bupati Gusty yang dijadikan tersangka.

1 2 3Laman berikutnya

Kanisius Deki

Staf Pengajar STIE Karya, Peneliti Lembaga Nusa Bunga Mandiri

Artikel Terkait

5 Komentar

  1. Pihak Bupati Gusty akan melakukan Gugutan Praperadilan. Ini dilakukan karena ada keyakinan bahwa Bupati Gusty sudah melakukan pelbagai usaha untuk mengupayakan tanah ini menjadi aset daerah.

  2. Sangat di sayangkan klo Kejati kurang profesional dalam menyikapi masalah ini. Kasian orang yg tdk bersalah harus menjalankan hukuman yg tdk mereka mereka lakukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button